DEWAN KEADILAN

Benahi Bangsa, PKS Luncurkan Rumah Keluarga Indonesia

2011-12-26T05:23:00.000-08:00

Jakarta- Satu lagi langkah nyata dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbasis sosial. Dalam rangkaian acara memperingati Hari Ibu, PKS meluncurkan program Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati mengatakan, berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sebetulnya dapat dicarikan pemecahannya dari keluarga. Karena keluarga adalah pondasi bangsa.

"Yang kami lakukan adalah salah satu bentuk kontribusi dalam pembangunan bangsa ini," ujar Anis dalam kegiatan puncak peringatan Hari Ibu di pelataran Museum Fatahillah, Kota Tua, Sabtu (24/12).

Peresmian RKI dilakukan secara simbolik dengan pemukulan gong oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Hadir Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Untung Wahono, dan Ketua DPW DKI Jakarta Slamet Nurdin.

Anis menjelaskan, dasar pemikiran dibentuknya RKI. Dia mengatakan, keluarga merupakan pondasi peradaban. Jika ibu baik secara kepribadian, maka keluarga juga akan menjadi baik. Sehingga berdampak pada terbentuknya masyarakat yang baik dan bangsa berkualitas.

"Karena itu ibu dan keluarganya menjadi sekolah awal dari perbaikan. Ini bukti komitmen PKS terhadap pembentukan generasi yang berkualitas. RKI bisa diakses masyarakat dengan mudah, untuk mendapatkan bekalan ilmu keluarga. Bagaimana menjadi suami yang baik, ayah yang hebat, istri yang baik, juga sebagai tempat konsultasi," terangnya.

Hingga saat ini, sudah terbentuk 105 RKI di 33 provinsi seluruh Indonesia. Selain RKI, bidang perempuan PKS juga membentuk Pos Wanita Keadilan di seluruh provinsi di Indonesia untuk membantu mendorong perekonomian keluarga. Ada 5.800 Pos WK yang sudah terbentuk di 33 provinsi.

"Persoalan keluarga tidak hanya masalah kasih sayang, tapi juga soal ekonomi. Betapa banyak ibu berada di tempat-tempat yang bukan seharushnya karena untuk mempertahankan hidup keluarga. Karena itulah ini menginspirasi kami membentuk Pos WK agar para ibu bisa bekerja dari rumah mereka tanpa melepas fitrah dan fungsinya," kata Anis.

Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menambahkan, kerusakan bermula ketika setiap pihak keluar dari fitrahnya.

"Memang suami mempunyai orientasi mencari nafkah keluar rumah. tapi jangan lupakan kewajiban terhadap istri, anak, cucu, orang tua, dan tetangga yang ada di rumah. Begitupun dengan para wanita dan istri. Karena itu, kalau ingin baik, kembali kepada fitrahnya," cetus Hilmi.

Acara dihadiri seribu lebih kader, simpatisan dan masyarakat umum. Kebanyakan adalah kaum perempuan. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan penampilan Tim Fadli Padi, dan Opick. Sejumlah stand bazar juga tampak ramai, seperti stand RKI, Pos WK, Layanan Kesehatan Gratis Lemsos DPW DKI Jakarta, dan Bidang Perempuan dari struktur DPP, DPW dan DPD di DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu juga diberikan Bang Sani Awards kepada beberapa perempuan inspiratif yang berkiprah di bidang lingkungan hidup, ekonomi rumah tangga, dan pendidikan. Mereka yang menerima antara lain Hj Tanawarrini (Bidang Lingkungan Hidup), Heriyanti Pesimarmata (Bidang Lingkungan Hidup), Emma Rohaima (Bidang Pendidikan), Fatwa Bahalwan (Bidang Pendidikan), Atifah Hasan (Enterpreunership), dan Priyati Rahman (pegiat sosial, peraih penghargaan dari BKKBN).
Sumber: www.pks.or.id

Jadilah Kitab Meskipun Tanpa Judul

2010-06-05T08:50:00.000-07:00

Kun kitaaban mufiidan bila 'unwaanan, wa laa takun 'unwaanan bila kitaaban. Jadilah kitab yang bermanfaat walaupun tanpa judul. Namun, jangan menjadi judul tanpa kitab.

Pepatah dalam bahasa Arab itu menyiratkan makna yang dalam, terutama menyangkut kondisi bangsa saat ini yang sarat konflik perebutan kekuasaan dan pengabaian amanah oleh pemimpin-pemimpin yang tidak menebar manfaat dengan jabatan dan otoritas yang dimilikinya. Bangsa ini telah kehilangan ruuhul jundiyah, yakni jiwa ksatria. Jundiyah adalah karakter keprajuritan yang di dalamnya terkandung jiwa ksatria sebagaimana diwariskan pejuang dan ulama bangsa ini saat perjuangan kemerdekaan.

Semangat perjuangan (hamasah jundiyah) adalah semangat untuk berperan dan bukan semangat untuk mengejar jabatan, posisi, dan gelar-gelar duniawi lainnya (hamasah manshabiyah). Saat ini, jiwa ksatria itu makin menghilang. Sebaliknya, muncul jiwa-jiwa kerdil dan pengecut yang menginginkan otoritas, kekuasaan, dan jabatan, tetapi tidak mau bertanggung jawab, apalagi berkurban. Yang terjadi adalah perebutan jabatan, baik di partai politik, ormas, maupun pemerintahan. Orang berlomba-lomba mengikuti persaingan untuk mendapatkan jabatan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, di negeri ini banyak orang memiliki "judul", baik judul akademis, judul keagamaan, judul kemiliteran, maupun judul birokratis, yang tanpa makna. Ada judulnya, tetapi tanpa substansi, tanpa isi, dan tanpa roh.

Padahal, ada kisah-kisah indah dan heroik berbagai bangsa di dunia. Misalnya, dalam Sirah Shahabah, disebutkan bahwa Said bin Zaid pernah menolak amanah menjadi gubernur di Himsh (Syria). Hal ini membuat Umar bin Khattab RA mencengkeram leher gamisnya seraya menghardiknya, "Celaka kau, Said! Kau berikan beban yang berat di pundakku dan kau menolak membantuku." Baru kemudian, dengan berat hati, Said bin Zaid mau menjadi gubernur.

Ada lagi kisah lain, yaitu Umar bin Khattab memberhentikan Khalid bin Walid pada saat memimpin perang. Hal ini dilakukan untuk menghentikan pengultusan kepada sosok panglima yang selalu berhasil memenangkan pertempuran ini. Khalid menerimanya dengan ikhlas. Dengan singkat, ia berujar, "Aku berperang karena Allah dan bukan karena Umar atau jabatanku sebagai panglima." Ia pun tetap berperang sebagai seorang prajurit biasa. Khalid dicopot "judul"-nya sebagai panglima perang. Namun, ia tetap membuat "kitab" dan membantu menorehkan kemenangan.

Ibrah yang bisa dipetik dari kisah-kisah tersebut adalah janganlah menjadi judul tanpa kitab; memiliki pangkat, tetapi tidak menuai manfaat. Maka, ruuhul jundiyah atau jiwa ksatria yang penuh pengorbanan harus dihadirkan kembali di tengah bangsa ini sehingga tidak timbul hubbul manaashib, yaitu cinta kepada kepangkatan, jabatan-jabatan, bahkan munafasah 'alal manashib, berlomba-lomba untuk meraih jabatan-jabatan. Semoga.

Mengapa Takut Pada PKS

2010-06-05T08:44:00.000-07:00

Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Sebuah acara talk show di stasiun televisi berlangsung seru pasca Pemilu yang baru berlalu di Indonesia. Para pembicara berasal dari partai-partai besar peraih suara terbanyak: Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang tampil sebagai pemenang pemilu, Sumarsono (Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang sempat shock karena tergeser ke ranking kedua), dan Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menempuh jalan oposisi). Narasumber keempat adalah seorang anak muda, doktor bidang teknik industry lulusan Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Mohammad Sohibul Iman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai debat panas, Kumolo mendekati Iman dan berbisik: “Mas, bagaimana sikap teman-teman PKS terhadap PDIP? Posisi Hidayat Nur Wahid cukup berpengaruh di kalangan PDIP, dia menempati ranking kedua untuk mendampingi Ibu Mega.” Perbincangan intim itu tak pernah dilansir media manapun, meski publik mencatat Hidayat pernah diundang khusus dalam acara rapat kerja yang dihadiri pengurus dan kader PDIP se-Indonesia. Dua pekan setelah Pemilu, DPD PDIP Sulawesi Utara, yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih mengusulkan lima calon wakil presiden yang layak mendampingi Mega, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, Prabowo Subianto, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Surya Paloh (Republika, 21/4). Itu bukti kedekatan partai nasionalis sekuler dengan Islam, lalu mengapa selepas pemilu yang aman dan lancar, tersebar rumor sistematik bahwa partai Islam radikal (PKS) menjadi ancaman keutuhan nasional Indonesia?

Partai Demokrat dan PKS sekali lagi membuat kejutan. Dalam Pemilu 2004, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina itu, hanya menempati urutan kelima dengan perolehan suara 7,5%. Sekarang mereka menempati tempat teratas dengan raihan suara lebih dari 20,6% menurut perhitungan suara sementara. Sementara PKS yang menempati ranking keenam pada Pemilu 2004 dengan suara 7,3% memang tak bertambah secara drastis, diperkirakan hanya meraih 8,2% suara, menurut tabulasi sementara Komisi Pemilihan Umum. Tapi, PKS dengan posisi keempat dalam pentas nasional menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia. Inilah yang menjadi sumber kontroversi bagi sebagian pengamat Barat.

Bila kemenangan Partai Demokrat disambut meriah oleh media Barat, sehingga majalah Time berencana untuk memasukkan sosok SBY sebagai satu di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka kemunculan PKS dinilai negatif oleh penulis semisal Sadanand Dhume. Dalam Wall Street Journal Asia (15/4), Dhume menyatakan: “The most dramatic example of political Islam’s diminished appeal is the tepid performance of the Prosperous Justice Party (PKS), Indonesia’s version of the Muslim Brotherhood. PKS seeks to order society and the state according to the medieval precepts enshrined in shariah law.” Pandangan serupa diungkapkan Sara Webb dan Sunanda Creagh yang mengutip kekhawatiran pengusaha keturunan Cina, Sofjan Wanandi dan pengamat beraliran Muslim liberal, Muhammad Guntur Romli (Reuters, 26/4).

Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berkata terus terang: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.” Sedangkan, Romli menegaskan: “PKS have a conservative ideology but are portraying themselves as open and moderate because they are also pragmatic.” Kesangsian Wanandi dan Romli justru menimbulkan pertanyaan, karena mereka mungkin sudah membaca Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dikeluarkan PKS setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Buku setebal 650 halaman itu menjelaskan segala langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Indonesia. Tak ada sedikitpun disebut ide Negara teokratis atau diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyediakan waktu khusus untuk menyimak platform PKS setebal 4,5 centimeter itu dan berkomentar, “Isinya cukup komprehensif seperti Garis-garis Besar Haluan Negara atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan Negara modern.” Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai inisiatif PKS merupakan tradisi baru dalam dunia politik agar setiap partai menjelaskan agendanya ke hadapan publik secara transparan dan bertanggung-jawab. Sementara Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri, memberikan apresiasi khusus karena PKS berani melakukan obyektivikasi terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Siapa yang harus kita percaya saat ini, pengusaha dan pengamat yang gelisah karena kepentingan pribadinya mungkin terhambat atau menteri dan pakar yang menginginkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan di masa datang?

Kehadiran partai Islam memang kerap memancing perhatian, tak hanya di Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang secara harfiyah menyebut diri berideologi sekuler ternyata masih dicap sebagai kelanjutan dari partai fundamentalis Islam. Gerakan Hamas yang secara patriotik membuktikan diri berjuang sepenuhnya untuk kemerdekaaan nasional Palestina disalahpersepsikan sebagai ancaman perdamaian dunia. Perhatian publik semakin kritis setelah partai Islam berhasil memenangkan pemilu yang demokratis, dan berpeluang menjalankan pemerintahan. Stereotipe buruk kemudian disebarkan untuk menggambarkan partai Islam seperti virus flu yang berbahaya, dengan merujuk pengalaman di Aljazair, Sudan atau Pakistan.

Tapi, semua insinuasi itu tak berlaku di Indonesia karena partai Islam dan organisasi sosial-politik Islam yang lebih luas telah berurat-akar dalam sejarah dan memberi kontribusi kongkrit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya orang bodoh yang tak tahu bahwa: organisasi modern yang pertama lahir di Indonesia adalah Serikat Dagang Islam (1905), partai politik yang pertama berdiri dan bersikap nonkooperasi terhadap penjajah Belanda adalah Syarikat Islam (1911), organisasi pemuda yang mendorong pertemuan lintas etnik dan daerah ialah Jong Islamienten Bond hingga terselenggaranya Sumpah Pemuda (1928), mayoritas perumus konstitusi dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945) adalah tokoh Islam, dan penyelamat Negara kesatuan Indonesia dari ancaman komunisme (1966) adalah organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim nasionalis. Kekuatan Islam juga sangat berperan dalam mengusung gerakan reformasi di tahun 1998, tanpa meremehkan peran kelompok agama/ideologi lain.

Tak ada yang perlu ditakuti dari kiprah Partai Islam di masa lalu dan masa akan datang, termasuk dalam membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Partai Islam memiliki agenda yang jelas untuk memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga semangat “jihad” yang sering disalahtafsirkan itu, dalam konteks Indonesia modern bisa bermakna: perang melawan korupsi, kemiskinan dan pengangguran. Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Partai Islam tak hanya mampu meraih dukungan yang cukup luas dalam pemilu, bahkan tokoh-tokohnya yang berusia relatif muda mulai mendapat kepercayaan pemilih. Exit poll yang digelar Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pasangan Yudhoyono-Hidayat meraih suara 20,8 persen, mengungguli Yudhoyono-Jusuf Kalla yang meraih 16,3 persen, dan Yudhoyono-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden. Jika fakta elektabilitas yang tinggi ini masih diingkari, maka kecurigaan terhadap Partai Islam sungguh tak berdasar dan melawan kehendak rakyat yang menjadi inti demokrasi.

*) Center for Indonesian Reform (CIR), Gedung PP Plaza Lantai 3, Jalan TB Simatupang No. 57,

Teroris Jangan untuk Pengalihan Isu

2010-06-05T08:37:00.000-07:00

Solo (Espos)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Soloraya menyerukan kepada umat Islam agar melakukan dialog agama untuk mewaspadai munculnya aksi teroris yang dilakukan oleh kelompok mana pun.

Di sisi lain, MUI juga mengingatkan agar penangkapan orang-orang yang disangka sebagai teroris oleh Densus 88 bukan untuk sekadar pengalihan isu. “Saat ini, istilah teroris sudah campur aduk. Orang Islam sudah terstigma sebagai teroris. Penangkapan teroris jangan untuk pengalihan isu,” kata mantan Rektor STAIN Surakarta, Prof Dr Nasrudin Baidan dalam pernyataan sikap umat Islam se-Soloraya di Masjid Agung Solo, Jumat (4/6).

Dalam kesempatan itu, hadir seluruh Ketua MUI se-Soloraya untuk menyatakan sikap atas hasil Rakerda MUI dan umat Islam se-Soloraya. Dalam kesempatan itu, Nasrudin menyatakan bahwa teroris adalah tindakan kejahatan yang harus ditumpas seakar-akarnya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa upaya penangkapan orang-orang yang disangka teroris selama ini harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan asas praduga tak bersalah.

Apa Gunanya Dana Aspirasi Dapil?

2010-06-05T08:03:00.000-07:00

Polemik soal dana aspirasi setiap Daerah Pemilihan (Dapil) sebesar Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR bergulir makin kencang. Dari lantai Gedung DPR Senayan banyak yang gembira dan menyetujui munculnya usulan dana aspirasi Dapil tersebut. Sebagai besar partai menyepakati dana tersebut. Partai Golkar dan sebagian partai pendukung koalisi pemerintahan getol menyuarakan agar dana ini lolos dalam keputusan DPR.
Politisi di DPR memang terbelah sikapnya dalam menyikapi usulan dana aspirasi Dapil ini. Selain Partai Golkar, partai besar yang juga mendukung pengadaan dana ini adalah PDIP. Sedangkan partai yang dengan jelas-jelas menolak adalah PKS dan PAN. Sementara, PPP sikapnya mendua karena yang semula menolak kini justru mendukung. Hanya saja dukungannya tidak sebesar Rp 15 miliar melainkan diturunkan menjadi Rp 10 miliar. Tapi pada prinsipnya setuju dengan pengadaan dana aspirasi Dapil ini.
Mereka yang sepakat dengan dana tersebut, karena nantinya anggota DPR akan semakin maksimal dalam upaya memajukan daerah asal pemilihannya dengan program-program pembangunan yang selama ini tak diakomodasi pemerintah.
Sedangkan partai yang tak setuju menyatakan dana Dapil rawan penyimpangan. Seharusnya permasalahan memperjuangkan aspirasi masyarakat tak harus dijawab dengan bentuk fisik dan uang, melainkan bagaimana tingkat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta anggota legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Anggota dewan juga tidak memiliki otoritas untuk menjalankan anggaran.
Munculnya usulan dana aspirasi Dapil ini patut dikritisi oleh masyarakat. Apakah sudah layak, setiap anggota DPR diberi hak yang begitu besar mengelola dana yang jumlahnya tidak sedikit? Kesangsian itu bisa dimengerti karena selama ini anggota DPR dan pejabat memiliki pengalaman yang buruk dalam soal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Di DPR misalnya, sebenarnya sudah ada dana reses bagi setiap anggota dewan dan selama ini juga tak jelas ke mana penyaluran dana reses tersebut. Apakah juga benar-benar dipakai untuk konstituen di daerah? Masyarakat juga tak pernah mendapati pertanggungjawabannya.
Lalu, dari sisi pengalaman selama ini, kerawanan penyimpangan akan lebih besar dari pada sasaran yang tepat dalam mengelola dana negara. Banyak bukti yang mengarah ke sana. Karena itu, jangan sampai keberadaan dana Dapil hanya menjadi alat bancakan berikutnya anggota dewan, karena sasaran yang dituju tidak tepat atau salah mengurus. (Joglosemar)

Ribuan Orang Kutuk Israel

2010-06-05T07:42:00.000-07:00

SOLO—Penyerangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara yang mengakut misi kemanusiaan menuju Gaza, menuai kecaman. Pascapenyerangan itu, sejumlah pemimpin dunia mengecam dan meminta Israel untuk membuka blokade Gaza.
Di sejumlah kota dan belahan dunia, mengecam aksi penyerangan yang dilakukan Pasukan Angkatan Laut Israel terhadap misi kemanusiaan. Di Solo, sekitar 5.000 kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se eks-Karesidenan Surakarta melakukan aksi, Jumat (4/6).
Massa melakukan longmarch dari Kota Barat menuju Bundaran Gladag. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) se eks-Karesidenan Surakarta menyatakan sikap terkait kekejaman Israel kepada relawan.
Dalam aksi tersebut, massa melakukan aksi teateatrikal yang menggambarkan kekejaman tentara Israel terhadap relawan di kapal Mavi Marmara. Ribuan peserta aksi tak henti-hentinya menyuarakan takbir. “Hari ini (Jumat (4/6), red), kami bersama 5.000 kader dan simpatisan melakukan aksi damai dengan longmarch dari Kota Barat menuju Gladag. Aksi teatrikal kami lakukan guna menggambarkan kekejaman zionis Israel,” ungkap Muhammad Ikhlas Thamrin, pelaksana humas aksi sekaligus Ketua Bidang Politik dan Hukum PKS Solo kepada sejumlah wartawan, Jumat (4/6).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Solo, Sugeng Riyanto membacakan pernyataan sikap di hadapan ribuan massa. “Kami (PKS, red) menilai bahwa aksi penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel kepada kapal kemanusiaan Freedom Flotilla, sungguh tindakan keji dan telah melanggar segala peraturan hukum. Aksi brutal militer Israel yang telah mencederai dan menewaskan puluhan aktivis sipil juga menegaskan kepada dunia bahwa Israel sejatinya adalah teroris dunia yang telah menebar iklim ketakutan,” tegas Sugeng.
Dalam tuntutannya, PKS se eks-Karesidenan Surakarta meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggalang dukungan para pemimpin dunia agar PBB melakukan sidang supaya memberikan sanksi tegas pada Israel.
Ketua MUI Solo, Zaenal Arifin Adnan mewakili pengurus MUI se eks-Karesidenan Surakarta juga mengutuk keras tindakan biadab Israel.
“Kami menuntut dan mendesak Presiden SBY untuk melawan penjajahan inklusif negara Israel ke Palestina. Kami juga meminta kepada umat manusia untuk menumbuhkan kesadaran akan kejahatan zionis Israel bagi kemanusiaan,” tegasnya di kantor MUI Solo. Di Sukoharjo, Sekitar 100 kader dari insan mulia menggelar aksi unjuk rasa atas kebiadaban Israel di gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (4/6), siang.
Dukung Palestina
Koordinator Lapangan (Korlap) Hasyim Makmum Tohar mengatakan aksi ini dilakukan sebagai rasa solidaritas antarsesama saudara di mana negara Palestina yang sedang menderita dan memperjuangkan kemerdekaan saat akan diberikan bantuan oleh milisi kemanusiaan diserang oleh Israel. “Ini sangat keterlaluan sekali, Israel memang benar-benar biadab tidak mempunyai perikemanusiaan sama sekali,” tegasnya.
Sementara itu, sekitar 5.000 warga muslim yang berasal dari sejumlah organisasi massa Islam di Yogyakarta menggelar aksi bersama bertajuk Dari Jogja untuk Palestina Selamatkan Palestina, Selamatkan Kemanusiaan untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, Jumat (4/6).
Massa yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Angkatan Muda Muhammadiyah, Forum Umat Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tersebut memadati Titik Nol Kilometer Yogyakarta sejak pukul 13.00 WIB.
“Melalui aksi ini, kami ingin menyuarakan bahwa masyarakat Yogyakarta juga memberikan dukungan pada perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya,” kata juru bicara aksi bersama tersebut Ardianto.
Melalui aksi tersebut, massa meminta agar blokade Israel di Jalur Gaza untuk segera dibuka, sehingga seluruh bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina dapat disalurkan.
Selain itu, lanjut Ardianto, kami juga mendesak agar PBB dapat menjatuhkan sanksi kepada Israel karena telah melanggar hak asasi manusia (HAM). (mur/mal/ant)

SALAM DARI KAMI

2010-02-05T07:35:00.000-08:00

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil'alamin, teriring rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan untuk kami sehingga kami dapat menerbitkan media ini kepada Anda semua.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga dan sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk menegakkan keadilan.
Pada tanggal 9 April 2009 masih menyisakan seberkas ketegangan bagi kami yang di pilih Partai Keadilan Sejahtera menjadi Calon Anggota Legislatif. Barangkali ada sebagian orang yang senang akan pilihan itu. Tapi, bagi kami itu adalah sebuah amanah kami selaku anggota untuk kemaslahatan Partai dan Ummat. Yah, 9 April 2009, dimana diseluruh nusantara dari sabang sampai merauke tengah diselenggarakan Pemilu (Pemilihan Umum). Sebuah sejarah baru yang telah kami ukir dalam "Menuju Indonesia Yang Lebih Baik." Bagi kami tentu saat-saat itulah saat yang penuh berharga dan bermakna. Hingga seminggu kemudian telah diputuskan oleh KPU siapakah yang akan maju untuk mewakili rakyat kecil dalam menyampaikan aspirasinya. Dan ternyata saya adalah bagian dari mereka yang terpilih untuk mewakili rakyat.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah mempercayakan saya untuk dapat mewakili suara Anda di gedung DPRD. Do'akan agar saya senantiasa dapat menyalurkan aspirasi Anda kepada pemerintahan. Tak lupa ucapan terima kasih saya haturkan teruntuk Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Solo, DPC PKS Laweyan, kepada kader dan simpatisan yang telah sudi menyisihkan keringat, tenaga dan fikirannya untuk kemenangan da'wah dan partai kita tercinta. Saya masih teringat dikala syuro, koordinasi dan agenda-agenda yang kadang menguras tenaga kita, dan belum lagi perbedaan-perbedaan pendapat yang kadang tak berkenan dihati kita... Tapi kita sebagai anggota Partai yang Solid, kita mampu menjadi sosok yang saling menghargai. Semoga itulah investasi kita untuk akhirat nanti.
Dan akhirnya... kepada PARA PENGUNJUNG blog Dewan Keadilan,do'akan kami agar senantiasa tetap "Bersih,lebih Peduli dan Professional". Bila ada salah, tegurlah kami. Bila ada kebaikan kami,semoga inilah bentuk kasih sayang Allah untuk kita semua... Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, Ditengah Kesibukan 2010

Abdul Ghofar Ismail, S.Si
Anggota Dewan Komisi IV

Warga Luar Solo Miliki PKMS Pemkot Gerah

2010-01-16T19:14:00.001-08:00

Melonjaknya jumlah pemegang kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dari 143.456 jiwa pada tahun 2008 menjadi 176.519 hingga awal 2010, atau sekitar 23 persen, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyiapkan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur persyaratan pengajuan PKMS.
Disinyalir, lonjakan jumlah pemegang kartu PKMS tersebut disebabkan adanya pengajuan dari warga luar Solo yang membuat KTP Solo demi mendapatkan layanan kesehatan PKMS.
Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) ketika ditemui dalam acara Mider Praja di SD Islam Cokroaminoto Sangkrah Pasar Kliwon mengatakan, rancangan draf Perwali itu sebenarnya sudah jadi, namun ada beberapa poin yang sedang dalam proses penggodokan. “Sebenarnya sudah jadi drafnya, tapi ada beberapa poin yang masih kita godok. Salah satunya tentang syarat lamanya domisili,” ujarnya, Jumat (15/1).
Dikatakan Walikota, syarat lamanya domisili minimal tersebut, dimaksudkan agar yang mengajukan layanan PKMS benar-benar merupakan warga Solo. “PKMS kemarin, setahun saja naik 23 persen. Sebenarnya tidak masalah kalau itu warga Solo. Tapi kalau dari luar Solo, bukannya rugi, tapi itu kan bukan menjadi tanggung jawab saya,” kata Jokowi.
Kontrol Ketat
Diungkapkan Jokowi, Perwali nantinya akan mengatur beberapa poin seperti syarat pemohon PKMS harus terlebih dahulu tinggal di Kota Solo minimal dalam itungan tahun. “Tentang berapa lama minimalnya pemohon PKMS itu tinggal di Solo, itu masih digodok. Itungannya minimal tahunan. Mungkin lebih dari tiga tahun, tapi belum pasti,” aku Walikota.
Namun, ditegaskan Jokowi, pada pertengahan tahun ini, Perwali akan diterbitkan. “Kira-kira pertengahan tahun ini sudah jadi,” imbuh dia.
Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PKMS Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Ida Angklaita mengatakan, untuk menangkal lonjakan pemohon PKMS dari luar kota, salah satunya adalah dengan memperketat kontrol di kalangan RT/RW dan kelurahan.
“Karena sebenarnya tingkat RT/RW itu merupakan kontrol pertama dalam pengajuan PKMS. Salah satu syarat pengajuan PKMS kan dengan melampirkan surat pengantar dari RT, sehingga tentang lama domisili pemohon di Kota Solo, seharusnya bisa lebih diawasi,” ujarnya.
Menurut dia, syarat lama domisili harus ditetapkan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, agar beban klaim PKMS yang harus dibayarkan DKK tidak melebihi kemampuan.-Sumber:harianjoglosmar-

Aksi Cap Telapak Tangan Warga Deklarasi Tahun Tanpa Korupsi

2010-01-05T21:43:00.000-08:00

LAWEYAN—Sepanjang tahun 2009, dinamika politik dan hukum di Indonesia diwarnai berbagai kasus. Di antara yang cukup menyedot keprihatinan publik adalah masih soal korupsi.
Karena itu sejumlah warga mengawali tahun 2010 dengan deklarasi bersama, yaitu ingin menjadikan 2010 sebagai tahun tanpa korupsi. “Hari ini harus dijadikan momentum awal dari kebangkitan Indonesia sebagai negara yang tidak lagi identik dengan korupsi,” tutur salah seorang peserta, HM Sungkar.
Sekitar 30 relawan yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pemusik, kartunis, serta pekerja berkumpul di utara Stadion Sriwedari pada Jumat (1/1) pagi. Mereka menghiasi sebuah papan besar bertuliskan “2010 Tahun Tanpa Korupsi” dengan cap telapak tangan dari cat berbagai warna.
“Rakyat Indonesia itu terdiri dari berbagai warna suku bangsa dan memiliki banyak keinginan. Namun, ada sebuah keinginan yang sama dari rakyat, yaitu Indonesia yang benar-benar terbebas dari korupsi,” terangnya.
Sementara itu, Uni, seorang mahasiswi yang ikut serta menempelkan telapak tangannya di papan menyatakan harapannya. “Sebagai generasi muda, kami sangat merindukan Indonesia menjadi sebuah negara yang benar-benar terbebas dari korupsi. Kami berharap skandal Bank Century yang masih menjadi PR besar ini bisa segera dituntaskan di 2010,” tutur mahasiswi Universitas Diponegoro ini.
Aksi mereka cukup menarik perhatian warga yang melintas Jalan Slamet Riyadi. Pada aksi itu juga dibawakan lagu karya Iwan Fals. “Semoga dapat mengobati sakit hati masyarakat Indonesia yang selalu dirugikan oleh berbagai tindak korupsi di negeri ini,” ungkap Agus yang begitu bersemangat saat membawakan setiap lagunya.
Ikut serta pula dalam aksi, Ketua Persatuan Kartun Indonesia (Pakarti), Is Arianto. “Korupsi itu merupakan tindakan yang dapat merusak bumi,” ucapnya. (ris)

Raskin Tak Layak Masih Beredar

2010-01-05T21:40:00.001-08:00

ARANGASEM—Keluhan terkait kualitas beras miskin (Raskin) yang tak layak konsumsi semakin marak. Keluhan ini banyak ditemukan saat penyerapan aspirasi Dewan selama masa reses.
Keluhan yang disampaikan utamanya terkait kualitas beras yang dinilai buruk, misalnya berbau apek, berwarna kuning, tercampur dengan banyak butiran pasir, bahkan terkadang disertai dengan kutu.
“Memang banyak masyarakat yang mengeluhkan jeleknya kualitas Raskin yang selama ini diterima. Karenanya tolong Bulog memperhatikan hal ini,” terang Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Wahyuning Chumaeson.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kota Solo, Muhammad Rodhi. Dikatakan, keluhan ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Bulog berpedoman pada Inpres No 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan. Pasalnya dalam peraturan itu jelas disebutkan secara rinci mengenai standarisasi kualitas beras.
Lebih lanjut dikatakan, permasalahan ini justru merugikan pemerintah. Sebab, beras yang didistribusikan kepada masyarakat miskin ini pada dasarnya telah mendapatkan subsidi.
“Beras ini kan sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga bisa dijual murah ke masyarakat. Karenanya sudah selayaknya masyarakat menerima beras dengan kualitas harga standar,” imbuh Rodhi.
Disinggung terkait kesalahan pada sistem penyimpanan, Rodhi mengatakan, seharusnya hal ini tidak terjadi. Menurut dia, waktu penyimpanan di gudang terbilang singkat, tidak memakan ukuran tahun.
Terpisah, sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi III, Wakil Kepala Bulog Sub Divisi Regional III Surakarta, Dradjad Witjaksono menjelaskan, telah melakukan upaya perawatan guna menjaga kualitas beras. (cka)

Diguyur Hujan, Solo Banjir

2010-01-03T05:59:00.001-08:00

Solo (Espos)–Hujan deras yang mengguyur Kota Solo, Sabtu (2/1) sore mengakibatkan Kali Jenes meluap dan beberapa kawasan di Kota Bengawan tergenang air.

Berdasarkan pantauan Espos di lapangan, air Kali Jenes meluap di RW XII Kelurahan Pasar Kliwon dan sebagian di Kelurahan Joyosuran. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter atau mendekati lutut orang dewasa.

Banjir yang terjadi mulai sekitar pukul 18.00 WIB mengakibatkan sedikitnya 20 rumah di RW XII Pasar Kliwon tergenang air. Bahkan ketinggian air di dalam rumah warga mencapai 20 sentimeter. Warga sempat khawatir lalu mengungsikan kendaraan ke rumah tetangga atau kerabat yang rumahnya tidak terkena banjir.

Anggota Linmas Kecamatan Pasar Kliwon, Slamet Mulyono mengatakan RW XII merupakan kawasan yang selama ini sering tergenang air luapan Kali Jenes, saat hujan deras mengguyur. Di sisi lain, hujan deras membuat debit air Sungai Bengawan Solo relatif meningkat. Namun demikian, kenaikan debit air dinilai masih wajar dan tidak membuat warga sekitar bantaran sungai khawatir terjadi banjir. “Air Sungai Bengawan Solo aman, masih jauh dari bibir sungai,” kata Slamet.

Senada, Slamet Riyadi, 37, warga RT 1/VI Kelurahan Sangkrah, mengungkapkan, Kali Jenes di sekitar Kantor Kelurahan Kedunglumbu meluap. Ketinggian luapan air di atas mata kaki orang dewasa. “Rumah saya dekat dengan daerah yang tergenang banjir,” katanya.

Genangan air hujan juga terjadi di sebagian wilayah Kelurahan Pucangsawit, Jebres, utamanya di daerah rendah. Genangan air sempat masuk ke teras rumah-rumah sehingga membuat khawatir warga. Selain itu, genangan terjadi di sebagian kawasan Glaak Langen Bogan (Galabo) dekat Bundaran Gladak, serta jalan antara Bundaran Gladak hingga Alun-alun Utara.

Dua Perusahaan di Solo Ajukan Penangguhan UKM

2009-12-22T06:50:00.000-08:00

Solo (Espos)–Sebanyak dua perusahaan di Kota Solo mengajukan penangguhan upah minimum kota (UMK) tahun 2010.

Berdasar informasi yang diterima Espos dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Selasa (22/12), kedua perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2010 berasal dari kalangan pabrik tekstil dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Tapi, kami tidak berani menyebutkan nama perusahaannya. Yang jelas, kedua perusahaan tersebut berencana mengajukan penangguhan, kendati sampai hari ini belum menyampaikan tembusan pengajuan penangguhannya kepada Apindo,” tutur Sekretaris Eksekutif sekaligus Kabid Advokasi dan Hubungan Industrial Apindo, Rihatin Boedijono SH, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Dengan demikian, lanjut Boediono, maka 99% dari 250-an anggota Apindo menyatakan kesanggupannya melaksanakan UMK 2010. “Prinsip kami mengamankan SK Gubernur No 561.4/108/209 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng.” Karena seperti diketahui sebelumnya, dalam SK tersebut ada klausul bisa mengajukan penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu, paling lambat H-10 sebelum UMK baru diberlakukan.

Boedijono menyampaikan, sebelumnya ada satu perusahaan lagi dari kalangan tekstil yang juga berencana mengajukan penangguhan. “Tetapi, karena sulit memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai aturan yang ada, akhirnya batal,” tambahnya. Menurutnya, penangguhan UMK yang disampaikan dua perusahaan di Solo lebih disebabkan karena kemampuan perusahaan. “Lebih karena kondisi pemasarannya.”

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Solo, Puja Hariyanto SH MH, membenarkan ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan penangguhan. Di mana, rata-rata perusahaan tersebut mengajukan penangguhan sampai empat bulan setelah UMK diberlakukan.
haw

Sengketa Sriwedari Beralurt-larut, Dewan Segera Panggil Ahli Waris

2009-12-17T22:28:00.000-08:00

Solo (Espos)--DPRD merencanakan mengundang pihak ahli waris Sriwedari untuk memaparkan persoalan Sriwedari dalam waktu dekat ini.

Ketua DPRD Solo, YF Sukasno mengatakan hal itu menindaklanjuti upaya penyelesaian sengketa Sriwedari agar tidak berkepanjangan.
Beberapa waktu lalu, DPRD telah mengundang pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo untuk memaparkan persoalan Sriwedari.

“Berikutnya, kami merencanakan mengundang pihak ahli waris. Kami juga ingin persoalan ini selesai,” terang Sukasno, ketika ditemui Espos, di ruang kerjanya, Rabu (16/12).

Menurut Sukasno, membicarakan persoalan Sriwedari tidak bisa lepas dari sejarah dan persoalan heritage. Termasuk pula adanya hak pakai (HP) 11 dan HP 15, yang saat ini masih dimiliki Pemkot Solo. Sukasno mengaku tidak semua anggota Dewan mengetahui persis persoalan Sriwedari yang kini menjadi polemik, sehingga perlu adanya pemaparan dari kedua pihak yang bersengketa tersebut.

Sementara, DPRD juga ingin membantu agar polemik tersebut segera berakhir. Karena itu, DPRD perlu mengundang pihak Pemkot dan ahli waris untuk memaparkan duduk perkaranya secara lebih detil. “Kami sudah mendengar langsung paparan dari Pemkot dan BPN beberapa waktu lalu. Dan berikutnya, kami juga ingin mendengarkan keterangan dari pihak ahli waris secara langsung.”

Melalui pemaparan dari kedua belah pihak yang bersengketa itu, ia berharap DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan Sriwedari. Di sisi lain, Sukasno mengakui bahwa DPRD memang mendukung Pemkot dalam hal pengelolaan Sriwedari.

Bentuk kongkret dukungan itu tampak dari adanya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan Sriwedari. “DPRD mendukung karena Pemkot masih memiliki HP 11 dan HP 15. Kalau kami tidak mendukung Pemkot dan membiarkan Sriwedari mangkrak, justru itu sebuah kesalahan. Seluruh fraksi saya kira juga mendukung,” tandasnya.

Sukasno menegaskan saat ini Pemkot masih memegang HP 11 dan HP 15 atas pengelolaan Sriwedari. Bila hak pakai itu akan dilepas, maka Pemkot harus membicarakannya terlebih dulu dengan DPRD. “Pemkot tidak bisa berjalan sendiri soal HP tersebut. Kaau akan melepas, DPRD harus diajak bicara,” kata dia. [Sumber: Solopos]

Walikota: Program Relokasi Warga Bantaran JalanTerus

2009-12-16T06:13:00.001-08:00

Solo (Espos)–Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) menilai tidak ada relevansi program relokasi dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pasalnya tidak ada pemaksaan dalam melaksanakan program bagi warga yang tinggal di tanah bantaran Sungai Bengawan Solo.

Hal tersebut disampaikan Walikota menanggapi rencana pengaduan sejumlah warga bantaran kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut Walikota, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak pernah memaksa warga mengikuti relokasi. “HAM apanya? Pertama, kita tidak memaksa apalagi mengancam. Mau direlokasi mangga, tidak ya tidak apa-apa. Begitu lho. Mereka itu warga kita yang baik-baik, saya tidak harus berbuat apa-apa,” tegas Jokowi, saat ditemui wartawan, di Balaikota, Kamis (10/12).

Kendati demikian, Walikota mengakui warga bantaran perlu mendapat pengertian terkait tujuan program relokasi. Untuk keperluan itu, dia menyebut, Pemkot telah beberapa kali memberikan sosialisasi. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan Pemkot langsung di lapangan. “Sosialisasi bersama pernah, sosialisasi ke lapangan pernah, bahkan kami undang ke Loji juga pernah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana (Bapermas PPPAKB) Solo, Widdi Srihanto mengatakan langkah untuk memberikan pengertian tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Menurutnya, upaya pemahaman kepada warga bantaran khususnya mereka yang mengantongi sertifikat hak milik, baru bisa dilakukan setelah semua persiapan menuju pelaksanaan program itu siap. Sebelum itu, Widdi mengaku Pemkot tidak akan mengambil langkah apapun.

“Kebijakan tetap dilanjutkan. Soal Komnas HAM, kami tidak bisa komentar lebih jauh, karena memang relokasi untuk warga bersertifikat belum berjalan. Nanti kalau konsep sudah jadi, baru kita lakukan pendekatan yang lebih riil, yang lebih jelas,” urai dia.

Sebelumnya, warga yang tergabung dalam Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKoBB) di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon dalam waktu dekat bakal mengadu dan meminta perlindungan ke Komnas HAM (SOLOPOS, 9/12).

Di sisi lain, persoalan dana masih membayangi pelaksanaan program relokasi. Pasalnya, DPRD Solo akhirnya memangkas usulan dana relokasi yang semula diajukan Rp 5 miliar dalam APBD 2010, menjadi Rp 3,5 miliar, lantaran belum ada kepastian program tersebut disepakati seluruh warga sasaran (SOLOPOS, 9/12).

Soal 9 Kasus Penyimpangan, SKPD Pelayanan Publik Lebih Diperketat

2009-12-15T06:24:00.000-08:00

olo (Espos)--Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bergerak di bidang pelayanan publik diminta lebih ketat dalam menerapkan model pengawasan internal SKPD.

Terkait pengawasan itu, kepala SKPD terkait juga diharapkan segera melakukan evaluasi untuk penerapan sistem pengawasan internal pemerintahan (SPIP) yang benar. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, menanggapi temuan sembilan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat Daerah.

Ditemui wartawan di Balaikota, Selasa (15/12), Budi mengatakan hasil pemeriksaaan Inspektorat Daerah bukan semata-mata menunjukkan adanya penyimpangan dalam sebuah pengelolaan keuangan. Namun, lebih dari itu, temuan tersebut diharapkan memberi feedback berupa keseriusan kepala SKPD dan stafnya masing-masing untuk menjalankan SPIP.

“Jangan hanya memandang kasus dan nilai kerugian negara, tapi tolong dilihat ini sebagai bagian evaluasi. Semua SKPD harus, terutama SKPD yang memberikan pelayanan publik,” ungkap Budi.

Menurut Budi, selama ini, pihaknya telah beberapa kali melakukan pembinaan terkait pengawasan pengelolaan keuangan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat nyatanya masih ada sembilan kasus yang akhirnya berujung pada dijatuhkannya sanksi kepada delapan orang pelakunya.

Untuk itu, Budi memberi penekanan agar semua SKPD mulai menerapkan SPIP secara benar. Implementasi SPIP itu, lanjutnya, termasuk mengenai langkah teknis menutup peluang adanya penyimpangan.
“Misalnya, penetapan harga pembelian barang. Agar tidak ada uang sisa, yang katanya memberi peluang penyimpangan, maka penetapan harga pasar untuk barang itu ya harus sesuai. Jangan ada sisa,” papar dia. [Solopos]

SALAM PEMBUKA

2009-12-04T02:47:00.000-08:00

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Alhamdulillah teriring rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas segala kenikmatan dan karunia yang diberikan untuk kita sampai saat ini.
Saudara-saudaraku yang berbahagia. Kami berharap melalui media ini, kami bisa lebih dekat dengan saudara-saudara semua dan masyakarat di Solo khususnya. Saudara-saudara bisa memberikan opini, saran atau masukkan untuk kebaikan kita semua dan kebaikan kota Solo tercinta. Dukung kami dalam membantu memperbaiki kota dan negeri ini.

Wassalamu'alakum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, Desember 2009

Abdul Ghofar Ismail, SSi.
Anggota Dewan Komisi IV